Penyitaan
Penyitaan
-
Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin / persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.
-
Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya "Mengetahui".
-
Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.
-
Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL MENYAMPAIKAN CERAMAH UMUM DIKLAT III PPC TERPADU ANGKATAN III GELOMBANG III LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN AGAMA SELURUH INDONESIA
Jumat, 13 Desember 2019 16:35 WIB.
| Selengkapnya |- AUDIENSI MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL
Jumat, 13 Desember 2019 08:52 WIB.
| Selengkapnya |- WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG YUDISIAL: HUKUMAN MATI ADALAH ALTERNATIF BUKAN PIDANA POKOK
Kamis, 12 Desember 2019 16:10 WIB.
| Selengkapnya |- MAHKAMAH AGUNG RAIH PIAGAM PENGHARGAAN DARI KEMENPAN RB
Rabu, 11 Desember 2019 16:57 WIB.
| Selengkapnya |- DR. SYARIFUDDIN CERAMAH PADA KONFERENSI INDONESIA - NETHERLANDS SECURITY AND RULE OF LAW UPDATE 2019
Rabu, 11 Desember 2019 16:10 WIB.
| Selengkapnya | - WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG NON YUDISIAL MENYAMPAIKAN CERAMAH UMUM DIKLAT III PPC TERPADU ANGKATAN III GELOMBANG III LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN AGAMA SELURUH INDONESIA
-
Berita Terbaru Badan Peradilan Umum
- PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
Rabu, 23 Oktober 2019
Selengkapnya- PROFILE ASSESSMENT CALON PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM 2019
Selasa, 22 Oktober 2019
Selengkapnya- PISAH SAMBUT DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Kamis, 03 Oktober 2019
Selengkapnya- SURAT PERMOHONAN MAAF ATAS TINDAKAN MEREKAYASA DAN MENYEBARLUASKAN BERITA PALSU (HOAX) TENTANG HASIL TPM HAKIM 8 AGUSTUS 2019
Jumat, 09 Agustus 2019
Selengkapnya- PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 3.2.0.-6 UNTUK WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR DAN SEKITARNYA TAHUN ANGGARAN 2019
Kamis, 08 Agustus 2019
Selengkapnya - PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN BADAN PERADILAN UMUM 16 -18 OKTOBER 2019 DI PANGKAL PINANG
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas