Penyitaan
Penyitaan
-
Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin / persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.
-
Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya "Mengetahui".
-
Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.
-
Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
Berita Terbaru Mahkamah Agung
- SEBANYAK 58 PESERTA MENGIKUTI TES ASSESSMENT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN MA
Rabu, 15 Mei 2019 22:05 WIB.
| Selengkapnya |- WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL: PERKARA MELALUI MEDIASI TAHUN 2018 NAIK 100,5% DIBANDING TAHUN 2017
Rabu, 15 Mei 2019 10:00 WIB.
| Selengkapnya |- SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA RAPAT PLENO PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
Senin, 13 Mei 2019 07:02 WIB.
| Selengkapnya |- INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAN SAKIP MAHKAMAH AGUNG MENINGKAT
Senin, 13 Mei 2019 01:36 WIB.
| Selengkapnya |- KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS HADIRI RAPAT PEMBAHASAN DIM RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI KEMENTERIAN NEGARA PPA
Jumat, 10 Mei 2019 03:28 WIB.
| Selengkapnya | - SEBANYAK 58 PESERTA MENGIKUTI TES ASSESSMENT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN MA
-
Berita Terbaru Badan Peradilan Umum
- PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
Rabu, 15 Mei 2019 12:00 WIB.
Selengkapnya- SHORTCOURSE PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Rabu, 15 Mei 2019 12:00 WIB.
Selengkapnya- PENGADILAN NEGERI CIKARANG DARI SEBUAH GARASI MENCOBA MENGUKIR PRESTASI
Jumat, 26 April 2019 12:00 WIB.
Selengkapnya- KUNJUNGAN STUDI BANDING DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KE SPANYOL
Minggu, 21 April 2019 12:00 WIB.
Selengkapnya- KEGIATAN PEMBINAAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGAL 18-20 MARET 2019
Selasa, 26 Maret 2019 12:00 WIB.
Selengkapnya - PENINGKATAN KUALITAS TENAGA TEKNIS BAGI PANITERA PENGGANTI
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas