Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIV Tahun 2026
MENGGALA – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) terbaik untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk Tahap XXIV Tahun 2026.
Pengumuman resmi dengan Nomor: 04/Pansel/Ad Hoc TPK/VIII/2026 ini mengundang para profesional di bidang hukum yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Persyaratan Utama Pendaftaran
Berdasarkan pengumuman tersebut, beberapa kriteria dan persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh calon pelamar antara lain:
1. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar.
2. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan memiliki pengalaman di bidang Hukum (seperti Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal, dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
3. Jujur, adil, cakap, memiliki integritas moral yang tinggi, serta reputasi yang baik.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Tidak menjadi pengurus maupun anggota partai politik.
6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah peradilan di Indonesia.
7. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), wajib menyertakan izin tertulis dari atasan langsung atau atasan yang berwenang.
Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran
Proses pendaftaran seleksi ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni secara daring (online) dan penyerahan berkas fisik:
1. Pendaftaran Online: Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara daring melalui portal resmi http://adhoc.mahkamahagung.go.id mulai tanggal 6 Agustus 2026 hingga 4 September 2026.
2. Penyerahan Berkas Fisik: Setelah mendaftar secara online, seluruh kelengkapan berkas administrasi dimasukkan ke dalam amplop tertutup berwarna cokelat polos. Berkas fisik ini harus diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah pendaftaran, paling lambat diterima pada tanggal 4 September 2026.
Di sudut kanan atas amplop dan Surat Permohonan, pelamar wajib mencantumkan Kode Jabatan (Tingkat Pertama atau Tingkat Banding) beserta Nomor Telepon/HP yang aktif.
Untuk mengetahui detail kelengkapan berkas administrasi, formulir pernyataan, serta informasi kelulusan di setiap tahapan, masyarakat dapat memantau secara berkala melalui Situs Resmi Mahkamah Agung RI atau akun media sosial resmi Mahkamah Agung.
Pengadilan Negeri Menggala mendukung penuh proses rekrutmen ini dan mengajak seluruh insan hukum yang memenuhi syarat untuk turut serta mengambil peran dalam menegakkan keadilan di bumi pertiwi.
>>> DOWNLOAD INFORMASI RESMINYA DISINI
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
