Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI MENGGALA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MENGGALA

Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Tulang Bawang Telp. 0726 - 21670 | Fax. 0726 - 21423

Email : admin[at]pn-menggala.go.id

Sistem Informasi Pengawasan MA-RIeCourt Mahkamah Agung RI | Electronics Justice SystemSistem Informasi Penelusuran Perkara


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dapatkan informasi Perkara di Pengadilan Negeri Menggala dimana saja dan kapan saja melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Penayangan Video Informasi Mengenai Gugatan Sederhana.
Video Informasi Gugatan Sederhana

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.
Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan saudara yang berkaitan dengan masalah perkara.
Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung

Template Pengadilan Berbasiskan HTML5 Template

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Template Pengadilan Berbasiskan HTML5 Template

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Anda Yang Kurang Mampu Berhak Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Bebas Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

Dengan motto "PASTI" Profesional, Akuntabel, Simple, Transparan, Imparsial Pengadilan Negeri Menggala selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

JADWAL PERSIDANGAN HARI INI

  • Tanggal Ruangan No. Perkara Agenda Para Pihak
    Tidak ada sidang hari ini
Total : 0 persidangan.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK 2 PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN 30 PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
    Jumat, 15 Februari 2019 01:37 WIB.
    Jakarta " Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Para Eselon II yang dilantik yaitu : Drs. Arief Hidayat, SH., MM Sebagai Sekretaris pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Drs. H. Andi Kurniawan, M.M Sebagai Sekretaris pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dan Eselon III yang dilantik yaitu : H. Hanapi, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Lies Khadijah, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Yayat Sudrajat, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Statisik dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Setiawati, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi pidana Umum pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Chandra, SH Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Romy Permana, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Subeno Trio Leksono, SH Sebagai Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilag Sutarno, S.IP.,MM Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilag H. Arjuna, SH., MM., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Agama pada Direktorat Pembinaan Pratana dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badilag. H. Sugeng, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Syariah pada Direktorat Pembinaan Pranata dan Tata Laksana Perkara perdata Agama Badilag Drs. Mukhlisin Sebagai Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Badilag Drs. Rafiudin, MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag. Slamet Riyanto, SH., MM Sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Badilag H. A. Paridudin, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badilag. Hj. Nitasari, SH., MM Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Panitera dan Jurusita pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Badilag. Daud Al Wadud, SE., MM Sebagai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Badilag. Jamaludin, SH Sebagai Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Biro Keuangan BUA Irwansyah, SH., MM Sebagai Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara pada Biro Perlengkapan BUA Supriyadi Gunawan. S.Sos., MM Sebagai Kepala Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum, BUA Ahmad Jauhar, S.T., MH sebagai Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi pada Biro Hukum dan Humas BUA Ridho Taufiq, SH sebagai Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika pada Biro Hukum dan Humas BUA Anita Sibuea, SH., MH sebagai Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi pada Biro Hukum dan Humas BUA Hadi Sunarso, SE sebagai Kepala Bagian Mutasi I pada Biro Kepegawaian, BUA Budiwantoro, SH., MH sebagai Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring pada Biro Perlengkapan, BUA El Damara, SH., SE., MM sebagai Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran pada Biro Perencanaan, BUA Heru Suratna, SH sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, BUA Zainal Kalman, SH., MH sebagai Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan C pada Biro Kesekretariatan Pimpinan, BUA Rum Zainah, SH sebagai Kepala Bagian Mutasi II pada Biro Kepegawaian, BUA Sadiman, SH., MM sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN R. Yustiar Nugroho, SH., MH., MM sebagai Kepala Bagian Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada Pusat Pendidikan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat Kumdil. Dalam acara pelantikan yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II III dan IV pada lingkunagan Mahkamah Agung. para pejabat yang dilantik bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik baiknya dan seadil " adilnya, memegang teguh Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Peraturan Perundang"undangan dengan selurus " lurusnya menurut Undang " Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. (Humas / RS / Photo:Pepy)
    | Selengkapnya |
  • KETUA MAHKAMAH AGUNG MEMBUKA ACARA SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE 28 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
    Kamis, 07 Februari 2019 08:54 WIB.
    Jakarta " Humas :Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat, tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH pada acara seminar sehari mengambil tema Upaya Administratif dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. dalam rangka hari ulang tahun ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya administrasi dalam sengketa TUN berdasarkan Undang " Undang no 30 tahun 2014 merupakan perluasan dari ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya membatasi upaya administratifnya saja, dimana sesuai ketentuan pasal 75 sampai 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, warga masyarakat diberi pilihan untuk menerima keputusan dan / atau tindakan pemerintah atau tidak sepakat dengan mengajukan upaya administratif. Sehingga upaya administratif ini merupakan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan. Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta seluruh Hakim Tata Usaha Negara. Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara agar terus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.(humas / RS / Photo Pepy)
    | Selengkapnya |
  • MA AKAN INTEGRASIKAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS DAN AKREDITASI
    Kamis, 31 Januari 2019 06:31 WIB.
    Jakarta - Humas: Untuk mendorong pelaksanaan agenda-agenda reformasi peradilan secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung berencana untuk mengintegrasikan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, termasuk di dalamnya program akreditasi penjaminan mutu (APM) bagi pengadilan. Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi inisiasi pengintegrasian beberapa program tersebut. Selain karena secara substansi program-program tersebut memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data, pengintegrasian ini perlu dilakukan untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah. Satuan kerja di daerah tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda, ujar Pudjoharsoyo yang juga menjadi penanggung jawab program reformasi birokrasi di Mahkamah Agung. Selain itu, integrasi ini diyakini dapat mempertegas keterkaitan erat antara program reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh pemerintah dengan program reformasi peradilan yang diusung oleh Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010"2035. Sebagai langkah awal proses integrasi ini, ungkap Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung tengah mempersiapkan payung hukum sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Bermodalkan payung hukum tersebut, Mahkamah Agung akan menindaklanjuti proses integrasi tersebut, seperti menentukan bentuk integrasi dan model pelaksanaannya. Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi Saat memberikan sambutan dalam acara Entry Meeting dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mahkamah Agung 2018 di Jakarta, Senin (21/01/2019) yang lalu, Pudjoharsoyo menjelaskan titik singgung antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Sementara pembangunan zona integritas, lanjut Pudjoharsoyo adalah sarana akselerasi perwujudan reformasi birokrasi agar dapat menjadi contoh bagi satuan-satuan kerja lainnya. Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas, jelas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Barat tersebut. Adapun keterkaitan antara Program Reformasi Birokrasi dan Akreditasi, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H. V. Hutauruk menjelaskan bahwa reformasi birokrasi itu bersifat eksternal dan menyeluruh sedangkan akreditasi itu bersifat khusus dan hanya berlaku di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. Keberlakuan program reformasi birokrasi bersifat nasional sedangkan akreditasi bersifat khusus untuk pengadilan, ujar Jeanny yang juga menjabat sebagai sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Diamini Pihak Kemenpan RB Menanggapi gagasan untuk pengintegrasian tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Agus Uji Hantara, M. E menyambut baik rencana tersebut. Kementerian mendukung gagasan tersebut, tinggal dipilah-pilah saja program akreditasi ke dalam 8 (delapan) area reformasi birokrasi, ujar Agus Uji dalam tanggapannya. Menurut Agus Uji, akomodasi reformasi birokrasi terhadap program akreditasi Mahkamah Agung sangat dimungkinkan mengingat masing-masing kementerian dan lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam program reformasi birokrasi, keunikan-keunikan tersebut dapat diintegrasikan, ujar Agus Uji. (Humas/Mohammad Noor/RS)
    | Selengkapnya |
  • SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : OPINI WTP, KEWAJIBAN DALAM PENGGUNAAN APBN
    Rabu, 30 Januari 2019 11:04 WIB.
    Bogor - Humas: Pencapaian Mahkamah Agung atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-6 kalinya pada tahun 2017 tidak boleh membuat aparatur pengadilan berpuas diri. Ikhtiar dan semangat harus harus dipacu agar pada tahun-tahun berikutnya, Mahkamah Agung tetap dapat kembali meraih opini tertinggi tersebut. Bila perlu, opini WTP harus menjadi suatu standar kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Demikian dikemukakan oleh Sekretaris Mahkamah AGung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum saat memberi pengarahan pada Acara Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2018 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung, Senin (27/01/2019) kemaren. Kemestian untuk bekerja dengan standar opini wajar tanpa pengecualian, menurut Pudjoharsoyo, bukanlah semata-mata didorong oleh keinginan memperoleh prestasi, namun harus difahami juga sebagai kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kecuali harus dipahami sebagai kemestian dalam pengelolaan APBN, pencapaian opini WTP juga harus terus menjadi pemicu dan pemacu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan APBN tahun 2018. Semua permasalahan agar diselesaikan secara intensif hingga laporan keuangan tersusun dan dapat diserahkan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu, ujar Pudjoharsoyo mengingatkan. Dukungan Teknis dan Non Teknis Disamping penyelesaian permasalahan, menurut Pudjoharsoyo diperlukan perubahan yang terus menerus dalam proses penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung. Terlebih pelaporan keuangan merupakan penutup dari siklus penganggaran (budget cycle) yang akan terus dijalankan setiap tahun anggaran. Terkait hal ini, lanjut Pudjoharsoyo, dari sisi teknis Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengawal dan menjaga kualitas pelaporan keuangan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pelaksanaan reviu atas laporan keuangan tahun 2018, kebijakan koreksi beban laporan operasional atas transaksi akrual tahun 2016, keputusan mengenai pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan, hingga pedoman, perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun Anggaran 2018. Selain kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis, penyusunan laporan keuangan juga perlu didukung dari sisi non teknis sebagai komitmen dalam mempertahankan opini WTP. Menurut Pudjoharsoyo, aspek-aspek non teknis tersebut antara lain peningkatan komitmen dan dukungan pimpinan terhadap pelaporan keuangan, peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit-unit terkait guna tertib administrasi keuangan maupun aset, peningkatan komunikasi dengan BPK terutama yang berkaitan dengan tindak lanjut dan rekomendasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penyiapan kaderisasi dan regenerasi dibidang akuntansi dan pelaporan. Kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung ini akan berlangsung hingga tanggal 1 Februari dan diikuti oleh operator/pelaksana tingkat eselon 1 dari masing-masing eselon 1. Acara pembukaan sendiri juga dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Kepala Badan Pengawasan, serta pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Balitbang Diklat. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)
    | Selengkapnya |
  • BNN - MA JAJAKI PELUANG KERJASAMA TERKAIT PEMBERANTASAN NARKOBA
    Kamis, 24 Januari 2019 10:59 WIB.
    Jakarta " Humas : Narkoba telah menjadi permasalahan bangsa yang kompleks dan memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam pemberantasannya, termasuk dunia peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkomitmen untuk menciptakan aparatur yang bersih dari jeratan narkoba, bahkan akan berusaha menjadi pelopor dalam program pemberantasan narkoba, termasuk melalui putusan-putusannya. Demikian antara lain mengemuka dalam rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Selasa (22/01/2019). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Mahkamah Agung tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diwakili oleh Sekretaris Utama, Adhi Prawoto, Deputi Rehabilitasi, Yunis Farida Oktoris Triana, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Dunan Ismail Isja, Direktur Narkotika, Victor Joubert Lasut, Direktur Hukum, Ersyiwo Zaimaru, serta Kasi Konsultasi Hukum, Alvin Andrew Dias. Sementara itu dari unsur Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, Kepala Biro Perencanaan, Joko Upoyo Pribadi, Kepala Bagian Perencanaan Program, Arifin Syamsurijal, beserta beberapa orang staf Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian. Dalam pertemuan tersebut, Tim BNN memperkenalkan eksistensi dan kelembagaan organisasi Badan Narkotika Nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk yang berkaitan dengan pengadilan. Ada 34 BNNP yang tersebar di seluruh provinsi, baru ada 173 BNNK di kabupaten/kota, serta 5.200 orang personil se-Indonesia, ungkap Adhi Prawoto. Dengan struktur kelembagaan seperti itu, menurut Adhi Prawoto, BNN memiliki kapasitas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus narkotika. Kita sudah siap membantu melakukan rehabilitasi dan memiliki laboratorium untuk narkotika, lanjut Adhi Prawoto. Terkait dengan dunia peradilan, BNN mengharapkan dukungan Mahkamah Agung untuk penyelamatan asset Negara pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta mendukung pelaksanaan sosialisasi tentang narkoba di kalangan penegak hukum di pengadilan. Program P4GN Mahkamah Agung Meski belum memiliki program terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Mahkamah Agung telah mulai melakukan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada bulan Desember 2018, Mahkamah Agung telah melakukan kegiatan tes urine terhadap 300 orang karyawan Mahkamah Agung. Dan berdasarkan hasil tes urine tersebut tidak ditemukan karyawan yang terindikasi menggunakan narkoba. Kegiatan serupa akan dilakukan terhadap aparatur pengadilan di daerah dan telah dialokasikan anggarannya di tahun 2019. Selain itu, Mahkamah Agung juga berencana menggandeng BNN untuk melakukan tes urine terhadap 1.585 orang calon hakim dan 1.052 orang CPNS. Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, pentingnya aparatur pengadilan terbebas dari narkoba didasarkan atas pentingnya memiliki aparatur pengadilan yang sehat jiwa dan raganya. Seperti kata pepatah didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, tegas Pudjoharsoyo. Jiwa yang sehat, lanjut Pudjoharsoyo, memiliki kontribusi terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh para hakim. Kesehatan jiwa itu berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkan, ujar Pudjoharsoyo. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan menggandeng BNN melakukan sosialisasi dengan menyisipkan materi-materi terkait narkoba dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Terkait hal ini, kedepan perlu kerjasama dengan BNN, ujar Pudjoharsoyo. Dengan kerjasama tersebut nantinya, Pudjoharsoyo berharap para hakim dan aparatur penegak hukum lainnya mendapatkan gambaran yang memadai tentang bahaya narkoba. Dengan begitu, kita berharap aparat kita tidak terkecoh oleh permainan sindikat narkoba, pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor/RS)
    | Selengkapnya |
  • Berita Terbaru Badan Peradilan Umum

  • PEMBINAAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SERTA PERJANJIAN KINERJA
    Kamis, 14 Februari 2019 17:00 WIB.
    Jumat, 8 - 9 Februari 2019, bertempat di Hotel Aston Cirebon, Jawa Barat, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Pembinaan pegawai. Hadir dalam kesempatan itu para pejabat eselon II, III, IV serta para staf. Pada sesi pertama dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.                                     Setelah penandatanganan Pakta Integritas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr.  Herri Swantoro, S.H., M.H. memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai mengenai Peradilan yang kredibel dan efektif. Beliau menekankan pentingnya Restra Pengadilan.  Rentsra 2015-2019, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja setiap tahun memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Kelemahan yang timbul: a.Renstra belum ditetapkan secara formal dalam bentuk Surat Keputusan b.Target Indikator Kinerja (TIK) dalam penjabaran Renstra tidak disusun pada awal tahun c.Penetapan presentase target IKU belum menggunakan dasar pertimbangan yang jelas d.Ada perbedaan Misi pada renstra dengan Misi pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan.
    Selengkapnya
  • PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT ESELON III DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
    Kamis, 14 Februari 2019 17:00 WIB.
    Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo SH., M.Hum., melantik dan mengambil sumpah 2 (dua) Pejabat Eselon II, dan 30 (Tiga Puluh) Pejabat Eselon III, pada Kamis 14 Febuari 2019 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung. Dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pejabat Eselon III yang dilantik yaitu : H. Hanapi, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Lies Khadijah, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Yayat Sudrajat, SH.,MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Statisik dan Dokumentasi Pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Setiawati, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Kasasi pidana Umum pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Badilum Chandra, SH Sebagai Kepala Sub Direktorat Tata Kelola pada Direktorat Pembinaan Administrasi Badilum Romy Permana, SH., MH Sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Badilum Segenap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat baru dan semoga para pejabat dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik
    Selengkapnya
  • DISKUSI PENYUSUNAN PEDOMAN EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI PADA HARI SENIN, 28 JANUARI 2019
    Minggu, 27 Januari 2019 17:00 WIB.
    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Diskusi Penyusunan Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri pada hari Senin, 28 Januari 2019. Diskusi bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah AGung RI, Jl. Ahmad YAni, Kav 58, Jakarta Pusat. Diskusi ini dihadiri oleh pemateri dari kalangan pimpinan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yang menguasai tentang teknis pelaksaaan eksekusi putusan. Diskusi dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Drs. Wahyudin, M.Si, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Haswandi, SH., SE., M.Hum.
    Selengkapnya
  • RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DENGAN KETUA PENGADILAN NEGERI SE-INDONESIA PADA JUMAT 25 JANUARI 2019
    Minggu, 27 Januari 2019 17:00 WIB.
     Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengadakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan dengan Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia pada Jumat 25 Januari 2019. Rapat dan pembinaan ini dipimpin langsung oleh DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H, dan dihadiri oleh para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Badilum, dan para Ketua Pengadilan Negeri se-Indonesia.  Rapat ini membahas evaluasi kegiatan di lingkungan peradilan umum selama tahun 2018, dan rencana kegiatan serta perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
    Selengkapnya
  • PELAKSANAAN KONSOLIDASI DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DIPA 005.03, 005.04, 005.05 TAHUN ANGGARAN 2018
    Rabu, 23 Januari 2019 17:00 WIB.
                    Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negera.                 Secara nyata bahwa Mahkamah Agung menerima penghargaan dan prestasi yang luar biasa atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel mulai dari satuan kerja tingkat pusat maupun satuan kerja tingkat daerah perlu mendapatkan apresiasi yang luar biasa atas pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama 6 kali.                 Bertempat di Hotel Santika Premiere Gubeng Surabaya Jawa Timur, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03) bersama-sama dengan unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (005.04) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN (005.05) menyelenggarakan kegiatan selama 3 hari mulai tanggal 23 Januari s/d 25 Januari 2019. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Drs. Wahyudin, M.Si. dengan dihadiri oleh Operator Saiba dan SIMAK BMN seluruh korwil yang ada di Indonesia.                 Pada Kesempatan tersebut Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menekankan agar pelaporan keuangan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pelaporan yang menunjukan komitmen dan budaya Akuntabilitas sehingga dapat mempertahankan kembali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 7 Kalinya. (kas)
    Selengkapnya

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Dengan motto "PASTI" Profesional, Akuntabel, Simple, Transparan, Imparsial Pengadilan Negeri Menggala selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.